Kata koperasi sangat familiar di kalangan masyarakat, begitupun dinas koperasi. Koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang menaungi anggotanya dalam aspek perekonomian yang bertujuan mendapatkan kesejahteraan bersama. Pelaksanaannya berdasarkan prinsip koperasi dan berasaskan kekeluargaan. Artikel ini akan membahs seputar peranan dinas koperasi dalam perkembangan ekonomi.
Pada 1896, koperasi untuk pertama kalinya diperkenalkan di Indonesia. Tokoh yang berperan besar dalam hal ini adalah R. Aria Wiriatmadja. Karena terdorong keinginan untuk membantu masyarakat di sekitarnya yang terjerat hutang oleh rentenir, ia berinisiatif mendirikan koperasi kredit.
Badan usaha ini pun berkembang pesat berkat pengelolaan dan manajemen yang baik sehingga cukup mempengaruhi banyak orang dan organisasi, di antaranya Boedi Oetomo dan SDI. Hari koperasi Indonesia ditetapkan pada 12 Juli 1947.
Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi simpanan pokok yang wajib dibayarkan anggota saat pertama kali mendaftar menjadi anggota. Simpanan wajib yang dibayarkan selama ia menjadi anggota koperasi, simpanan khusus yang terdiri dari simpanan sukarela (dapat diambil kapan saja), simpanan qurba, dan deposito berjangka.
Selain itu, modal terdiri dari dana cadangan yang diperoleh dari sisa hasil usaha yang disisihkan dan hibah (pemberian). Sementara modal pinjaman koperasi berasal dari anggota atau calon anggota koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan bukan bank, serta penerbitan obligasi dan surat utang.
Perangkat organisasi koperasi adalah sebagai berikut.
Rapat anggota yang memiliki wewenang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sekaligus merupakan media penuangan aspirasi bagi anggotanya. Dalam rapat anggota, segala hal yang berhubungan dengan kebijakan koperasi diputuskan seperti pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas.Pengurus koperasi, diberikan wewenang atas kepemimpinan koperasi dan bertanggungjawab terhadap rapat anggota.Pengawas dalam koperasi berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kualitas kerja pengurus. Pengawas dalam menjalankan tugasnya berhak mendapatkan setiap informasi maupun laporan pengurus yang bersifat rahasia dan bertanggung jawab kepada rapat anggota.Menjadi anggota koperasi memiliki banyak manfaat, di antaranya para anggota akan mendapatkan pembagian hasil usaha, membeli barang maupun jasa yang dibutuhkan dengan biaya murah, dan kemudahan untuk menjual hasil produksinya.
Selain itu, para anggota mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan proses yang cepat dan tentunya bunga yang dikenakan lebih rendah karena anggota dalam hal ini berperan sebagai pemilik modal.
Begitu banyak keuntungan yang didapatkan melalui keikutsertaan koperasi. Selain keuntungan dalam segi ekonomi, para anggota memperoleh keuntungan dalam bidang sosial, yaitu mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang wirausaha.
Melalui badan usaha ini pula, berbagai kegiatan dapat diselenggarakan, di antaranya kegiatan kredit perumahan, asuransi, jasa kesehatan, dan tunjangan hari tua bagi para anggotanya.
Guna mengembangkan koperasi, pemerintah membentuk suatu instansi yang dinamakan Dinas Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana pemerintah provinsi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dinas Koperasi dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini terdapat di berbagai provinsi. Dinas Koperasi ini membidangi koperasi dan UKM di tiap-tiap daerah.
Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi ini menitikberatkan pada kebijakan operasional, program maupun kegiatan dinas di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Semua kegiatannya dilandasi nilai-nilai semangat kerakyatan, kemartabatan, kemandirian, percaya diri, otonomi daerah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.
Dinas koperasi dan UKM mengemban misi untuk turut serta menciptakan iklim usaha yang kondusif, pengembangan kewirausahaan yang unggul dan kompetitif, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk pemberdayaan koperasi dan UKM terpadu, meningkatkan peran serta usaha kecil, meningkatkan kontribusi dalam pertumbuhan produktivitas daerah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Untuk kemudahan mengakses informasi, telah tersedia website dinas koperasi dan UKM dari berbagai provinsi. Website dinas koperasi ini dilengkapi berbagai informasi yang dibutuhkan berhubungan dengan koperasi dan usaha kecil menengah.
Dalam perkembangannya, pembangunan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat tidak dapat dipisahkan dari peran masyarakat serta pemerintah itu sendiri lewat sebuah departemen yang diberi nama Dinas Koperasi dan UMKM yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Dinas koperasi ini diberi tugas dan tanggung jawab membina dan mengembangkan koperasi serta usaha kecil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat Indonesia.
Permbangunan koperasi, khususnya di Provinsi Jawa Barat, sudah memperlihatkan kemajuan dan keberhasilan yang begitu signifikan, mulai jumlah koperasi dan anggotanya sampai nilai usaha koperasi. Kondisi dan keadaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat saat ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah.
Pada 4 Desember 2001, Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah diubah namanya menjadi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah. Nama ini diubah berkaitan dengan meningkatnya kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah menjadi acuan perekonomian masyarakat sertya merupakan sumbangan nyata dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah. Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat yang ditetapkan menangani Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat No.15 Tahun 2000 tentang Satuan Kerja Perangkat Daeran (SKPD) Provinsi Jawa Barat.
Adanya perubahan Perda yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2008, maka Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah diubah atau ditambah tugas pembinaannya menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Diskop. dan UMKM) Provinsi Jawa Barat dengan struktur organisasi sebagai berikut.
Kepala DinasSekretaris membawahi tiga Sub. BagianBidang Pengawasan membawahi tiga SeksiBidang Koperasi membawahi tiga SeksiBidang Pembiayaan dan Teknologi KUMKM membawahi tiga SeksiBidang Kerjasama/Kemitraan dan Pengembangan Produk UMKM membawahi tiga SeksiDalam pelaksanaan kegiatannya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok dan fungsi. Berikut tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.
Peningkatan kapasitas SDM Aparatur.Peningkatan Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (KUMKM).Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (KUMKM).Peningkatan akses pasar Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (KUMKM).Peningkatan akses pembiayaan dan teknologi bagi Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (KUMKM).Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi.Penguatan Jatidiri Koperasi.Penumbuhan Motivasi Berkoperasi.Pengawasan dan Pengendalian Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (KUMKM).Peranan koperasi melalui perwakilan dinas koperasi yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia mampu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan perekonomian negeri ini dan pemberdayaan masyarakat.
Beri rating untuk artikel di atas Buruk sekali Kurang Biasa Bagus Bagus sekali
